Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp3,4 T

Jumlah utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus tahun ini naik 11,2% menjadi USD290,4 miliar atau setara Rp3,43 triliun (kurs Rp11.800) dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar USD134,2 miliar.

Dalam publikasi di situs resmi Bank Indonesia (BI) dijelaskan bahwa posisi ULN pada akhir bulan ke-8 tahun ini terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD134,2 miliar atau sekitar 46,2% dari total ULN, dan ULN sektor swasta USD156,2 miliar atau mencapai 53,8% dari total ULN.

Dengan perkembangan ini, pertumbuhan tahunan ULN pada Agustus 2014 tercatat lebih tinggi dibandingkan Juli 2014 sebesar 10,2% (year on year), melanjutkan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak Desember 2013. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, ULN Agustus 2014 lebih rendah 0,2%.

Sementara naiknya ULN pada Agustus 2014 dipengaruhi meningkatnya pertumbuhan ULN sektor publik sebesar 9,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,8% (yoy).

"Hal itu, terutama dipengaruhi peningkatan kepemilikan surat utang pemerintah oleh asing.," sebut keterangan BI tersebut.

Sementara itu, ULN sektor swasta tumbuh 12,2% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,2% (yoy). Perlambatan ULN sektor swasta pada Agustus 2014 terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN beberapa sektor utama debitor ULN.

Posisi ULN pada akhir Agustus 2014 terutama terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas dan air bersih  dengan pangsa 78,4% terhadap total ULN swasta).

Pertumbuhan ULN ke empat sektor tersebut pada Agustus 2014 masing-masing sebesar 27,2% (yoy), 12,8% (yoy), 0,1% (yoy), dan 3,9% (yoy). Namun pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Juli 2014, masing-masing sebesar 28,5% (yoy), 14,2% (yoy), 2,7% (yoy), dan 4,5% (yoy).

Terkait hal itu, Bank Indonesia akan tetap memantau perkembangan ULN dan memperkuat kebijakan pengelolaan ULN, khususnya ULN swasta. Ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.
Panitia kerja Bandan Anggaran (Panja Banggar) DPR menyepakti sementara pinjaman luar negeri pada RAPBN 2015 naik dibanding APBNP 2014.

"Pada APBNP 2014 pinjamannya Rp13,4 triliun, sedangkan untuk 2015 diusulkan menjadi Rp23,8 triliun," ujar Wakil Ketua Banggar DPR RI Yasona Laoly di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Sementara, untuk pinjaman dalam negeri justru mengalami penurunan dibandingkan yang ada di APBNP 2014.

Jika sebelumnya, pinjaman dalam negeri Rp2,17 triliun, untuk 2015 diusulkan Rp1,6 triliun.

"Ya, kami terima ya usulan ini," pungkas dia diiringi ketok palu sidang.

Seperti diketahui, hari ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bank Indonesia (BI) dan Panja Banggar DPR melaksanakan rapat kerja (Raker) membahas tentang defisit dan pembiayaan di RAPBN 2015.
Bank Indonesia (BI) melansir data utang jatuh tempo Indonesia dari Januari hingga September 2014 sebesar USD25,7 miliar atau sekitar Rp294 triliun.

Dari total utang tersebut, utang pokok mencapai USD21,1 miliar, sedangkan beban bunga yang harus dibayar sebesar USD4,6 miliar.

Dalam situs resmi BI dijelaskan, dari total utang tersebut utang pemerintah dan bank sentral sendiri mencapai Rp10 miliar. Utang ini terdiri dari beban pokok mencapai USD6,4 miliar dan beban bungan USD3,6 miliar.

Sementara, untuk utang luar negeri swasta mencapai USD15,6 miliar. Total utang yang harus dibayar ini terdiri dari beban pokok sebesar USD14,6 miliar dan beban bunga USD0,9 miliar.

Utang luar negeri swasta didominasi oleh swasta non bank mencapai USD12,5 miliar, sedangkan utang swasta bukan lembaga keuangan mencapai USD10,3 miliar.

Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah bergerak melemah. Namun demikian, Mirza tidak khawatir pembayaran utang luar negeri jatuh tempo tidak akan membengkak. Meski utang jatuh tempo cukup besar, Mirza tidak khawatir karena telah menyiapkan dua strategi.

Sebelumnya, Mirza menilai, bahwa Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi saat ini jika dilihat dari sisi fundamental negara.

Meski demikian, BI mengingatkan agar Indonesia tetap belajar dari berbagai situasi makro yang pernah dihadapi di masa lalu.

Menurutnya, kondisi yang dihadapi Indonesia sekarang merupakan akibat dari turbulansi di pasar keuangan yang terjadi secara global. Menurutnya, hal ini bukan sebuah krisis.